Bontang. Pelimpahan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kota Bontang ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masih memendam kekhawatiran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang M Dasuki.
Dikatakan Dasuki, dirinya sebenarnya tak setuju akan kebijakan ini. Ada kekhawatiran akan potensi pengurangan kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Selain itu, sinergi antar jenjang pendidikan juga kurang maksimal.
“Itu yang kami khawatirkan, karena intensitas pemantauan bagi tiap sekolah pasti akan turut berkurang. Takutnya kualitas pendidikannya menurun,” ungkapnya.
Ditambahkan Dasuki, saat sekolah tingkat atas dikelola oleh Provinsi, sangat besar kemungkinan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bontang tidak secara simultan akan menyentuh SMA/SMK sederajat di Kota Bontang seperti saat ini.
“Itu salah satu kekhawatiran kami akan pengalihan kewenangan ini,” tambahnya.
Untuk diketahui, penolakan kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi tidak hanya terjadi di kota bontang.
Beberapa daerah di Indonesia turtu mempermasalahkan ini. Bahkan, melakukan pengajuan Judicial Review terkait hal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).(*)
Laporan : Sary & Ariston
Editor : Maya Ch
