Bontang. Sejumlah rekomendasi disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (Ams) Walikota Bontang periode 2011 – 2016.
Rekomendasi yang disampaikan pansus Dprd Kota Bontang, diantaranya optimalisasi kinerja SKPD Pemerintah Kota Bontang diminta untuk dapat lebih maksimal. Serta bisa tupoksi masing-masing instansi dapat berjalan cepat.
Disamping itu, potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD juga diminta untuk tidak terus membengkak. Walau dengan efisiensi penggunaan anggaran, bukan sebagai alasan bertambahnya Silpa dari tahun ke tahun. Sehingga target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Inilah yang kami harapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan RPJMD,” papar Ketua Pansus Lkpj Walikota Bontang, Bilher Hutahean.
Sejalan dengan itu, Pemerintah turut diminta dapat lebih mengedepankan kompetensi pejabat SKPD, yang sesuai dengan bidang kerja dilingkup Pemerintah Kota Bontang. Dimaksudkan agar konsentrasi SKPD yang dibawahi pejabat, selaras dengan koordinasi bersama instansi terkait lainnya untuk setiap program kerja.
Hal ini ditujukan guna peningkatan pelaksanaan kinerja dan program prioritas, sehingga tidak kembali mengalami keterlambatan pembangunan, terutama yang menyangkut pelayanan umum kepada masyarakat.
“Itu juga salah satu catatan kami, semoga ada perbaikan kedepannya,” tambah Bilher.
Sementara Walikota Bontang Adi Darma, menyatakan rekomendasi akan menjadi acuan guna peningkatan performa Pemerintah Kota, sehingga dapat lebih melayani masyarakat dalam kesinambungan pembangunan yang kini terus berjalan.
“Dari rekomendasi ini nanti akan jadi acuan kami untuk lebih meningkatkan performa dan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Laporan : Sary & Ariston
Editor : Revo Adi M
