Bontang. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin pribahasa tersebut cocok untuk mengambarkan nasib 38 orang mantan pekerja dari PT Budi Bakti Prima (BPP). Mereka terkena PHK sepihak pada 25 Mei 2019 yang lalu dan perusahaan juga belum memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang mereka anggap sebagai hak mereka.
Untuk memperoleh kejelasan tentang nasib mereka, ke 38 mantan pekerja PT BPP tersebut pada Rabu (29/5/2019) bertandang ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang untuk mengadukan nasib mereka.
Kedatangan mereka disambut pihak Disnaker Bontang dengan menggelar rapat mediasi tertutup, dimana pihak PT BPP dipertemukan dengan 38 orang mantan pekerja mereka. Rapat mediasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Bontang Nanang Prastowo tersebut berlangsung selama beberapa jam.
Ternyata hingga rapat tersebut dinyatakan selesai, masih belum ada titik terang jalan keluar dari permasalahan yang ada, pasalanya tuntutan yang dilayangkan oleh 38 orang mantan PT BPP tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pihak PT BPP.
Ditemui di ruangannya seusai rapat, Kasi Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Nanang Prastowo membenarkan belum ada kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi yang dilakukan. Oleh karena itu pihak Disnaker berencana akan menjadwalkan ulang dan kembali mempertemukan kedua belah pihak pada hari Jumat (31/5/2019).
Penjadwalan ulang tersebut dilakukan, karena pihak disnaker masih mempelajari dan belum mengetahui secara persis permasalahan dari tuntutan 38 orang mantan pekerja ini. Apakah mereka benar di pecat secara sepihak atau memang masa kontraknya yang telah habis.
“Adapun jika nantinya perusahaan ini ditemukan benar menyalahi aturan maka akan diberi sanksi juga sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Perwakilan mantan pekerja PT BPP Irwan Sudirman, mewakili rekan-rekannya pada saat diwawancara mengakui telah di PHK secara sepihak oleh PT BPP beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, mereka menuntut PT BPP untuk membayar pesangon dan THR mereka yang besarnya sekitar Rp.2.900.000 sesuai dengan UMK Bontang. Bukan berdasarkan nilai yang di keluarkan oleh pihak PT BPP, karena nilai yang mereka berikan jauh di bawah UMK Bontang. Selain THR, mereka juga menuntut pesangon, dan hak-hak mereka lainnya, seperti uang pengobatan dan perumahan.
“Sebenarnya para pekerja mau memberikan toleransi kepada perusahaan, bila belum sanggup membayar semua tuntutan yang diinginkan mereka. Tetapi setidaknya perusahaan lebih dulu membayar THR sebelum lebaran,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan PT BPP Arif Budi Prabowo yang merupakan Staf Keuangan PT BPP menjelaskan, bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membayarkan thr mantan pekerja ini pada Jumat (31/5/2019).
“Sedangkan untuk uang pesangonnya masih dibicarakan kepada manajemen perusahaan. Sebab saya tak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan,” jelasnya.
Laporan: Aris