Bontang. Panitia Khusus (pansus) LKPj Walikota Bontang memasukkan rekomendasi urusan kesehatan pada laporan keterangan pertanggungjawab Walikota tahun anggaran 2017.
Pasalnya hal itu dinilai belum berjalan maksimal, seperti belum adanya dokter sub spesialis bedah syaraf dan jantung di RSUD Taman Husada Bontang. Selain masih kurangnya kapasitas tempat tidur pasien kelas 3, serta ditemukannya perawat RSUD yang tidak melayani pasien secara professional.
Tak hanya itu, pansus juga menyoroti pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Taman Husada, yang diharap dapat dilakukan secara professional. Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM).
“Pemerintah harus memprioritaskan urusan kesehatan, khususnya dalam pengalokasian anggarannya. Agar dapat diperhatikan dengan melakukan penyesuaian sesuai amanat Undang-undang,” ujar ketua pansus LKPj Setiyoko Waluyo.
Setiyoko menilai, berbagai inovasi harus diciptakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya menengah ke bawah.
Disamping itu, ia juga menyinggung banyaknya warga Bontang yang belum memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK), sehingga kebijakan walikota dalam peningkatan pelayanan kesehatan melalui pelayanan langsung dengan memperlihatkan KTP atau KK, dinilai tidak akan maksimal.
Lebih lanjut, Setiyoko juga menyinggung kurangnya sosialisasi layanan kesehatan call center sistem pelayanan darurat terpadu kepada masyarakat, hingga permintaan mengaktifkan kembali program dokter keluarga.
“Dokter keluarga sangat efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat,” tandasnya.
Menanggapi ini, Pemerintah Kota Bontang menyebut akan melakukan berbagai evaluasi atas rekomendasi pansus DPRD, guna merumuskan kembali arah dan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)
Laporan: Sary | Faisal
