Bontang. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bontang menyampaikan laporan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2018. Penyampaian tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan P2APBD yang digelar pada Rabu (26/6/2019).
Dalam laporannya, anggota banggar DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat predikat ini sudah diraih oleh Pemkot Bontang untuk yang kelima kalinya secara beruntun sejak 2014 lalu.
Dari analisa Banggar, secara umum sistematika penyajian Raperda P2APBD tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan landasan normatif peraturan perundang-undangan. Namun, penulisan muatan materi dan dasar hukum pada konsideran yang disajikan belum dicantumkan secara utuh sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan.
Politikus Partai Nasdem ini menyebutkan jika penyajian laporan keuangan Pemkot Bontang pada dasarnya telah didukung oleh data yang memadai, dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis aktual.
“Namun demikian, masih terdapat temuan BPK atas sistem pengendalian internal pada Pemkot Bontang. Totalnya sebanyak 8 permasalahan dan 8 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan, bahwa Pemkot Bontang secara aktif telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, sesuai dengan rencana hasil yang telah dibahas dan disepakati dengan tim pemeriksa.
“Pasalnya dari 8 catatan pemeriksaan yang disampaikan, 6 diantaranya telah ditindaklanjuti, sedangkan 2 sisanya akan diselesaikan sebelum periode tahun anggaran 2019 berakhir,” jelasnya.
Pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Laporan P2APBD Bontang tahun 2018, berbagai fraksi DPRD sepakat agar raperda P2APBD ini disahkan menjadi Perda.
Laporan: Tim Liputan PKTV