Bontang. Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, menggelar Reses Masa Sidang IV Tahun 2026 yang berlangsung hangat di Cafe Halal Square, Bontang, pada Sabtu (9/5/2026).
Di hadapan konstituennya, mantan Wali kota Bontang dua periode ini memaparkan sejumlah isu krusial mulai dari dinamika internal DPD, tantangan konstitusional pemilu, hingga kondisi ekonomi nasional yang disebutnya sedang “tidak baik-baik saja”.
Mengawali sambutannya, Andi Sofyan menceritakan pengalamannya di DPD RI. Meski berlatar belakang dokter dan sempat membidik Komite III (Kesehatan & Pendidikan), ia akhirnya dipercaya menjabat di Komite I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan.
“Teman-teman meminta saya di Komite I karena mungkin latar belakang saya sebagai mantan wali kota. Di sini kami menangani urusan pemerintahan, kepolisian, hingga masalah sengketa lahan dan nasib ASN, termasuk perjuangan P3K,” ujarnya.
Isu sentral yang dibahas adalah rencana perubahan Undang-Undang Pemilu. Andi Sofyan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan jeda 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini memicu dilema konstitusi.
“Jika jeda waktu itu diterapkan, masa jabatan anggota DPRD bisa membengkak menjadi 7 tahun. Padahal Pasal 18 UUD 1945 tegas menyatakan pemilu dilaksanakan tiap 5 tahun. Ini yang sedang kami cari celahnya agar tidak melanggar konstitusi, namun pemilu tetap harus berjalan pada 2029,” jelasnya.
Ia juga menyinggung wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD untuk menekan money politics, meski ia menyadari masyarakat lebih menyukai pemilihan langsung.
“Saya setuju pemilihan langsung, asalkan pengawasannya ketat dan Gakumdu berani mencoret calon yang terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegasnya.
Andi Sofyan memberikan peringatan keras mengenai kondisi fiskal negara akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia menyebut kenaikan harga minyak dunia sangat membebani APBN karena tingginya subsidi BBM, khususnya Pertalite.
“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Harga Dexlite terus merangkak naik, dan subsidi BBM kita sangat besar. Jika konflik Iran-Amerika berlanjut, daya beli masyarakat akan turun dan ancaman PHK di industri pertambangan, termasuk di Kaltim, menjadi nyata karena kuota produksi mulai dipangkas,” tuturnya.
Terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Andi Sofyan menyatakan dukungannya namun memberikan catatan kritis soal efisiensi anggaran sebesar Rp335 triliun per tahun tersebut.
“Program ini bagus, tapi harus dievaluasi sasarannya. Sekolah-sekolah elit yang siswanya mampu tidak perlu diberi MBG. Lebih baik anggarannya dialokasikan ke wilayah yang memang membutuhkan seperti di daerah pesisir atau pedalaman,” usulnya.
Sebagai anggota Komite I, ia juga mengungkapkan ada 231 usulan Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk Kalimantan Timur, terdapat tiga usulan yang secara administrasi paling kuat, yakni Kutai Utara, Berau Pesisir Selatan dn Pasir Selatan.
Sementara itu, mengenai infrastruktur jalan tol di Kaltim, ia mengakui adanya hambatan anggaran. Dimana tol tetap masuk Program Strategis Nasional (PSN), tapi dengan kondisi anggaran saat ini, pembangunannya mungkin tersendat kecuali ada investor yang masuk.
Menutup kegiatannya, Andi Sofyan mengapresiasi program-program sosial di Kota Bontang yang dinilainya masih menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, terutama dalam hal insentif bagi guru mengaji, marbot, hingga kader kesehatan.
