Bontang. DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi A, B, dan C untuk membahas penerapan retribusi daerah, serta pemberdayaan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin Anggota DPRD Bontang, Rustam, itu turut dihadiri kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kecamatan Bontang Utara, serta Kelurahan Bontang Kuala.
Dalam forum tersebut, perwakilan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pelibatan lembaga adat dalam setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Bontang Kuala, dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Laut, penanganan banjir rob, hingga pengembangan kawasan cagar budaya dan sarana pendukung pariwisata.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rustam menegaskan bahwa keberadaan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwali), sehingga keberadaannya harus diakui dan dilibatkan dalam berbagai program pembangunan.
“Bontang Kuala yang sudah kita akomodir di dalam Perda dan diperkuat dengan Perwali, keberadaan mereka harus diakui. Ini menjadi perhatian bersama,” ujar Rustam saat menyampaikan kesimpulan rapat.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian lintas OPD terhadap Bontang Kuala yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai kawasan pariwisata Kota Bontang.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut perlu memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sektor wisata agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, Rustam meminta OPD lebih aktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia mendorong setiap dinas untuk membangun komunikasi dengan kementerian terkait guna mengusulkan program-program yang belum dapat dibiayai melalui APBD.
“Ayo teman-teman OPD membawa aspirasi ini ke kementerian. Dengan berkurangnya kemampuan APBD, kita harus lebih kreatif menjemput program dari pusat, baik melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendikbud, maupun kementerian lainnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rustam juga menilai Bontang Kuala memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan berbasis sejarah dan kearifan lokal. Keberadaan bangunan bersejarah, termasuk kantor camat pertama di Bontang, dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan identitas kawasan sekaligus mendukung pengembangan sektor wisata budaya.
Di akhir rapat, ia mengajak Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan DPRD dalam menjaga kondusivitas masyarakat serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.
“Kami berharap lembaga adat dapat terus berperan dan bersama-sama menjaga agar Bontang Kuala semakin baik, sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kota Bontang,” pungkasnya.
