Bontang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata melalui percepatan digitalisasi dan kolaborasi bersama lembaga adat. Strategi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi A, B, dan C di Kantor DPRD Kota Bontang, Selasa (2/6/2026).
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, mengungkapkan bahwa Bapenda saat ini terus menjalankan mandat untuk mensosialisasikan Pembayaran Secara Digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Berkat optimalisasi sistem ini, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bontang sukses mengukir prestasi di tingkat provinsi.
“TP2DD Pemerintah Kota Bontang mendapatkan peringkat dua se-Kalimantan Timur karena kaitan erat dengan capaian ETPD-nya,” ujar Natalia dalam rapat gabungan tersebut.
Terkait penarikan pajak dan retribusi di kawasan pariwisata, khususnya Bontang Kuala, Natalia menegaskan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan kearifan lokal. Bapenda menerapkan prinsip ‘kulonuwun’ atau meminta izin serta merangkul tokoh adat sebelum menjalankan program di lapangan.
“Ketika kami melakukan sosialisasi, kami melibatkan ketua adat, yaitu Pak Jafar. Kami sudah selalu melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu di Bontang Kuala,” jelasnya.
Ia menambahkan, target optimalisasi pendapatan ini tidak hanya bertumpu di satu lokasi, melainkan akan diimplementasikan di seluruh destinasi wisata yang ada di Kota Bontang. Sinergi erat antara pemerintah dan lembaga adat diharapkan menjadi kunci utama dalam mendongkrak PAD.
“Semangat kami dengan kolaborasi bersama Bapak dan Ibu di lembaga adat tentunya bagaimana ujungnya yaitu untuk meningkatkan pendapatan,” pungkasnya.
