Bontang. Program pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap belasan perusahaan industri yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, dipastikan membawa dampak besar bagi kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan infrastruktur di kota taman.
Validasi objek pajak berupa bumi dan penambahan bangunan baru di sektor industri ini menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan potensi pajak daerah terpeta dengan akurat dan berkeadilan. Manfaat dari optimalisasi ini nantinya akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembiayaan berbagai program prioritas daerah.
“Tujuan utama kami adalah validasi data yang akurat. Dengan data objek pajak yang mutakhir, potensi PAD kita bisa terserap optimal. Dari PAD inilah pemerintah daerah memiliki modal untuk mendanai pembangunan kota, mulai dari perbaikan fasilitas publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan penyerapan potensi tersebut, Bapenda menurunkan tiga tim khusus guna menyisir 12 perusahaan besar di kawasan industri, yang rinciannya sebagai berikut:
Tim 1: Mengawal pendataan di PT Graha Power Kaltim, PT Kaltim Methanol Industri, PT Kaltim Nitrate Indonesia, dan PT Indo Straits.
Tim 2: Menyasar PT Energi Unggul Persada, PT Kaltim Amonium Nitrat, PT Kaltim Nusa Etika, dan PT Samator Gas Industri.
Tim 3: Memvalidasi data di PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Industrial Estate, PT Black Bear Resources, dan PT Borneo Etam Samudera.
Selain ke-12 perusahaan di atas, Bapenda juga menerjunkan tim gabungan khusus untuk melakukan pemutakhiran data di PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mengingat luasnya cakupan wilayah operasional perusahaan tersebut.
Menurut Natalia, setelah menyisir kawasan industri yang menjadi penyumbang terbesar, Bapenda secara simultan akan langsung bergerak melakukan pemutakhiran data di sepanjang jalan-jalan protokol Kota Bontang. Strategi ini diambil agar penataan potensi pajak daerah berjalan merata dan tidak timpang.
Melalui skema “ekspos” atau transparansi data bersama tim analis internal perusahaan sebelum pajak ditetapkan secara massal, Bapenda berharap dapat menciptakan iklim kemitraan yang sehat. Pendekatan ini memastikan bahwa kontribusi yang diberikan dunia usaha kepada kas daerah benar-benar riil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan target lapangan yang dijadwalkan rampung pada Juni 2026, hasil pemutakhiran data PBB-P2 dari perusahaan-perusahaan ini diharapkan menjadi stimulus kuat bagi penguatan struktur anggaran belanja daerah demi kemajuan Kota Bontang ke depan.
