Bontang. Pemerintah Kota Bontang mengklaim realisasi pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan kontribusi nyata yang linier terhadap peningkatan indikator makro ekonomi. Penegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam rapat kerja bersama DPRD Kota Bontang pada Kamis (18/6/2026).
Menjawab pandangan Fraksi PKB, Agus Haris menjelaskan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemkot tidak sekadar di atas kertas. Berdasarkan data evaluasi makro, realisasi belanja daerah sepanjang tahun 2025 sukses memicu pergerakan roda ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tercatat naik menjadi 3,21 persen.
Efek positif dari belanja APBD tersebut juga berhasil menekan angka kemiskinan di Kota Bontang sebesar 0,53 persen, sehingga posisinya kini turun berada di angka 3,21 persen. Penurunan ini berbanding lurus dengan menyusutnya angka kesenjangan sosial yang diukur dari indikator Gini Ratio yang kini menyentuh level 0,349.
Selain itu, Pemkot juga mencatatkan lompatan pada sektor kualitas hidup masyarakat melalui kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,55 poin hingga mencapai angka 83,04. Pemerintah menegaskan bahwa formula penganggaran ke depan akan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
