Bontang. Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mendesak Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang baru dilantik untuk bergerak cepat menuntaskan perizinan Rumah Sakit (RS) Tipe D agar bisa segera beroperasi melayani masyarakat.
Heri menegaskan, pergantian pucuk pimpinan di Dinkes harus membawa perubahan nyata dan tidak sekadar menjadi seremonial formalitas belaka. Momentum ini dinilainya harus dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan program-program prioritas, terutama fasilitas kesehatan.
“Ini PR besar bagi kepala dinas yang baru. Jangan sampai pergantian pejabat hanya formalitas, tetapi progresnya tetap lambat,” tegas Heri.
Ia menyayangkan penundaan operasional yang berlarut-larut padahal fisik bangunan RS Tipe D sudah berdiri megah. Menurut politikus tersebut, kendala teknis maupun administrasi seharusnya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik dan tidak dijadikan alasan untuk memperlambat pelayanan publik.
Selain menyangkut layanan kesehatan, Heri menyoroti potensi kerugian daerah akibat penundaan ini. Ia khawatir bangunan yang dibiarkan kosong terlalu lama akan terbengkalai dan mengalami kerusakan fisik, sehingga menyia-nyiakan anggaran besar yang telah dikucurkan pemerintah.
“Kalau terlalu lama kosong, bangunan juga bisa rusak. Sayang kalau fasilitas yang sudah ada tidak segera dipakai,” jelasnya.
Lebih jauh, Heri menyoroti multiplier effect dari beroperasinya RS Tipe D tersebut. Selain memenuhi kebutuhan medis warga, pengoperasian rumah sakit ini dinilainya menjadi solusi strategis untuk menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran di Kota Bontang, baik bagi tenaga medis maupun personel pendukung lainnya.
