Bontang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti masih tingginya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum dan kawasan wisata. Sistem pemungutan secara manual menggunakan karcis dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan daerah. Neni mengatakan, pengelolaan parkir di sejumlah titik, termasuk kawasan wisata umum seperti Tanjung Limau, belum sepenuhnya menerapkan sistem digital. Kondisi tersebut membuat transaksi tunai sulit dipantau dan dicatat secara real-time.
“Kebocoran paling terasa itu memang di sektor parkir tepi jalan. Masih banyak yang pakai sistem karcis manual dan ada lokasi yang ditarik biaya tetapi tidak jelas pencatatannya. Kebocoran ini luar biasa dan menjadi kelemahan yang sangat kita sadari untuk segera dibenahi,” ungkap Neni di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui perubahan sistem pengelolaan perparkiran. Pemkot Bontang berencana melakukan perombakan manajemen parkir dengan mengadopsi sistem transaksi digital untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran retribusi. Digitalisasi tidak hanya akan diterapkan pada parkir tepi jalan, tetapi juga mulai dikaji untuk fasilitas publik lainnya. Salah satunya yakni penerapan sistem parkir digital terintegrasi di RSUD Taman Husada Bontang yang diharapkan dapat menjadi percontohan.
Neni juga menekankan pentingnya penataan pola kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, termasuk pengelola ritel modern yang telah menerapkan sistem pembagian hasil sesuai ketentuan. Dengan penerapan sistem digital secara menyeluruh, Pemkot Bontang berharap seluruh transaksi parkir dapat tercatat dan terpantau dengan lebih baik. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan kebocoran sekaligus mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD Kota Bontang.
