Bontang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan pelayanan publik melalui program inovasi Bapenda Menyapa. Lewat kegiatan Jemput Bola (JEBOL) yang digelar di Kelurahan Bontang Kuala pada Sabtu (8/8/2026), Bapenda hadir langsung di tengah masyarakat guna memberikan kemudahan akses perbanyakan dan pelayanan kewajiban daerah.
Antusiasme warga terlihat sangat tinggi sepanjang pelaksanaan kegiatan. Masyarakat setempat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berkonsultasi mengenai berbagai jenis pajak daerah, hingga mendapatkan edukasi mengenai tata cara pembayaran pajak secara non-tunai.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan bahwa kehadiran program JEBOL di tingkat kelurahan merupakan langkah nyata untuk memangkas jarak dan waktu bagi para wajib pajak.
“Bagi Bapenda, JEBOL bukan sekadar mendekatkan pelayanan fisik. Ini adalah bagian dari komitmen Bapenda Menyapa untuk hadir, mendengar, membantu, sekaligus mengajak masyarakat beradaptasi dengan layanan dan transaksi digital yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya.
Kehadiran layanan JEBOL ini pun mendapat apresiasi positif dari warga Bontang Kuala. Banyak masyarakat merasa terbantu karena tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pusat Bapenda. Warga berharap program pelayanan langsung ini dapat dilaksanakan secara berkala di wilayah mereka.
Selain memberikan kemudahan fisik, Bapenda Kota Bontang mencatat adanya peningkatan tren penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat. Sejumlah warga mulai beralih menggunakan kanal pembayaran digital yang disiapkan petugas di lapangan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Langkah inovatif ini sejalan dengan semangat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bapenda terus mendorong akselerasi perubahan budaya transaksi masyarakat dari tunai menuju non-tunai yang dinilai jauh lebih mudah, cepat, aman, dan tercatat secara akurat dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
