Bontang. Pemerintah Kecamatan Bontang Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa (10/11/2026) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Barat. Agenda ini dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan komitmen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.
Dalam sambutannya, Camat Bontang Barat, Mustamin Syam, menyampaikan pesan terbuka dan meminta seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk memberikan evaluasi serta kritik yang membangun secara jujur demi kemajuan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
“Sangat berharap ada masukan, ada saran dari Bapak Ibu, apakah Kecamatan Tatapan selama ini sudah bagus pelayanannya? Apakah sudah transparan dan apakah tidak lama dalam hal memberikan yang namanya pelayanan, atau apakah petugas-petugas yang memberikan pelayanan itu ramah atau tidak? Tolong sampaikan saran kepada kami Bapak Ibu. Kalau perlu jangan ada dusta di antara kita, sampaikan yang sejujur-jujurnya,” ujar Mustamin Syam.
Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan siap berbenah dan melakukan perbaikan berdasar saran dari warga. Langkah evaluasi ini juga menjadi kunci dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Karena lewat saran dan masukan Bapak Ibu, insyaallah kami bisa berbenah, bisa memperbaiki, dan bisa meningkatkan yang lebih baik lagi. Sesuatu yang tidak baik selama ini, insyaallah kami siap untuk merubah. Sosialisasi ini merupakan langkah bagi kami juga untuk mendapatkan yang namanya WBK dan WBBM. Jadi sangat penting untuk kami dapatkan masukan, arahan dari Bapak Ibu semua. Kalau kita berbicara tentang wilayah bebas korupsi, tentu saja ini sesuatu yang berat dan merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tersebut diisi dengan pemaparan empat materi utama mengenai standar dan sarana pelayanan publik di Kecamatan Bontang Barat. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan penjelasan mengenai Maklumat Pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kecamatan, hingga tata cara penyampaian aspirasi melalui Layanan Pengaduan. Sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian standar pelayanan untuk pengurusan dokumen administrasi khusus, yaitu Surat Dispensasi Nikah dan Surat Keterangan Ahli Waris.
Pada sesi ketiga, pihak kecamatan memperkenalkan inovasi layanan digital resmi bernama SIJAKA (Sistem Informasi Pinjam Pakai) yang mempermudah masyarakat dalam meminjam fasilitas publik seperti Gedung BPU. Rangkaian acara kemudian ditutup pada sesi keempat dengan pemaparan standar pelayanan administrasi kependudukan—termasuk pembuatan Kartu Keluarga, perekaman KTP, KTP Anak (KIA), serta surat pindah/datang, beserta jasa layanan perizinan dan non-perizinan lainnya seperti SKDU, surat rekomendasi, legalisir, SKTM, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Melalui forum konsultasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang makin kuat antara masyarakat dan pihak Kecamatan Bontang Barat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan melayani.
