Bontang. Rencana pemangkasan ratusan hingga ribuan pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai memasuki tahap awal. Rasionalisasi pegawai non PNS tengah dikaji dan diseleksi oleh pemerintah daerah.
Hal ini dilakukan untuk memetakan SDM dan penilaian kinerja setiap pegawai honorer di masing-masing SKPD sebelum akhirnya sebanyak 500 hingga 1000 pegawai honorer dirasionalisas dengan pemutusan hubungan kerja.
Dikatakan Wakil Walikota Basri Rase, rasionalisasi honorer akan mulai dilakukan pada 2017 mendatang,mengingat SK seluruh honorer baru akan berakhir pada Desember 2016.
“ Baru akan dilakukan rasionalisasi pada 2017 mendatang, karena kontrak tenaga honorer kita berakhir di Desember 2016, jadi setelah kontrak habis baru bisa kita lakukan pemutusan hubungan kerja.” Ungkap Basri Rase.
Rasionalisasi ratusan hingga ribuan pegawai honorer ini dikatakan Basri sangat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap APBD Bontang. Pasalnya anggaran yang terserap untuk belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS alias honorer mencapai 620 miliar rupiah. Nilai tersebut hampir setara dengan 50 persen jumlah APBD Bontang saat ini, oleh karenanya jika pemerintah tak melakukan efisiensi maka penggunaan APBD dikhawatirkan tidak akan maksima.
Sebelumnya akibat dari devisit anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemkot tahun anggaran 2016, pemerintah mewacanakan pemberhentian tenaga honorer di lingkup Pemkot Bontang. Tak tanggung-tanggung, jumlah pegawai honorer yang akan dirumahkan mencapai 1000 orang. Selain itu upaya rasionalisasi ini juga dilakukan mengingat jumlah pegawai honorer di anggap tidak sesuai dengan angka rill jumlah tenaga honorer yang dibutuhkan.
Laporan : Sary – Aris
Editor : Kartika Anwar