Bontang. Adanya perbedaan data soal dana bagi hasil (DBH) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang ditaksir mencapai 550 Miliar Rupiah, dengan data DPRD Kota Bontang yang disadur dari Kementerian Keuangan RI sebesar 737 Miliar Rupiah, sontak menimbulkan polemik di berbagai kalangan.
Wakil Walikota Bontang Basri Rase, mengakui selisih perhitungan ini membuat pihaknya akan segera bergerak cepat, guna mencari tahu kepastian akan hal tersebut melalui tim yang sengaja diutus mendatangi Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
“Kami sudah kirim tim ke Jakarta Kamis (17 November 2016) kemarin untuk menelusuri kebenaran selisih perhitungan anggaran ke Kementerian Keuangan,” ujar Basri.
Basri mengaku sama sekali tidak mengetahui kenapa perhitungan Dana Bagi Hasil antara pemerintah dan kementerian berbeda, serta berada pada pos anggaran yang mana. Keberangkatan tim pemerintah ke Jakarta diharapkannya dapat menemukan jawaban permasalahan ini, sehingga tidak menimbulkan polemik yang lebih besar kedepannya.
“Makanya kami ingin mengetahui lebih jelas seperti apa perhitungan sebenarnya. Dimana letak selisihnya. Semoga tim bisa menemukan jawabannya di Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Sebelumnya selisih Dana Bagi Hasil sebesar 187 miliar rupiah antara data yang dimiliki DPPKA Bontang berbeda jauh dengan jumlah yang terpampang pada situs Kementerian Keuangan RI. Hal tersebut awalnya terungkap saat rapat kerja antara komisi II DPRD bersama pemerintah Kota Bontang terkait rancangan APBD tahun 2017.(*)
Laporan: Tim Liputan Pktvbontang
Editor : Maya Ch