Bontang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola keuangan daerah yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat BPKAD Kota Bontang pada Senin (10/8/2026).
Kehadiran jajaran Bapenda dalam forum strategis tersebut bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi ini, penyesuaian anggaran yang dirancang diharapkan mampu merespons kebutuhan riil masyarakat sekaligus mengakselerasi pembangunan di Kota Bontang.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menyatakan bahwa pembahasan P-KUA dan P-PPAS 2026 menjadi momentum krusial bagi pihaknya untuk memastikan proyeksi dan target pendapatan daerah tetap realistis, terukur, dan optimal sebagai penopang utama pembiayaan daerah.
“Pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel merupakan fondasi utama pembangunan. Kami di Bapenda berkomitmen memastikan seluruh potensi pendapatan daerah digali dan dikelola dengan baik, karena hasilnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antarperangkat daerah dalam perencanaan anggaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah Kota Bontang sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.
Melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, Bapenda Kota Bontang optimistis sektor pendapatan dapat terus ditopang secara berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya bersama seluruh elemen pemerintah daerah untuk menghadirkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga Kota Bontang.
