Bontang. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bontang meminta pemerintah dalam tidak pilih kasih dalam proses pembayaran proyek tahun 2016 lalu, yang hingga saat ini belum terbayarkan oleh Pemkot Bontang.
Hal ini disebabkan rencana pemerintah yang prioritaskan pembayaran proyek dengan nilai anggaran terkecil terlebih dulu, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru antara kontraktor dengan Pemkot ke depannya.
Dikatakan Ketua Hipmi Bontang Fachruddin Ismail, yang ditemui usai rapat dengar pendapat antara DPRD, Pemerintah, Kadin, Gapeksindo dan Hipmi Bontang terkait realisasi pembayaran sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun anggaran 2016. Pemerintah tidak seharusnya menggunakan skala prioritas dalam membayar hasil kerja mereka.
Hal ini kata Oca (sapaan akrab Fachruddin Ismail), baik proyek dengan menggunakan anggaran besar maupun kecil harus dibayar bersamaan, tanpa ada skala prioritas seperti yang diputuskan.
‘Akan lebih baik jika pembayaran dilakukan dengan melihat persentase. Artinya, berapa pun dana yang dimiliki pemerintah, seluruhnya dibagi rata ke kontraktor sehingga tidak ada yang merasa di anak tirikan,” ucapnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Amiluddin, akan menunggu kajian dan usulan dari kontraktor terkait masalah pembayaran ini, guna mengindari adanya anggapan pilih kasih atau diskriminasi, oleh pemerintah kepada para kontraktor.
“Kami masih menunggu kajian yang diusulkan. Pemerintah intinya tidak ada niat ataupun keinginan untuk pilih kasih, sebab semua memiliki hak yang sama untuk dibayarkan,” terangnya.
Pada rapat dengar pendapat ini, diketahui jika utang pemerintah kepada kontraktor untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2016 mencapai Rp 111 Miliar.(*)
Laporan : Sary & Aris