Bontang. Pada rapat kerjasama yang dilaksanakan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Bontang terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Smart pada Senin (24/6/2019) terjadi kejadian menarik.
Pada rapat tersebut, anggota komisi I DPRD Bontang Setiyoko Waluyo mempertanyakan tentang keterlambatan pencairan dana BOS Smart bagi sekolah swasta. Hal tersebut menjadi menarik karena menurut Setiyoko, keterlambatan pencarian dana BOS Smart tersebut dikarenakan dana BOS Smart digunakan untuk kegiatan Pemilu.
Setiyoko mengatakan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS Smart sangat merugikan sekolah swasta lantaran dana tersebut sangat dibutuhkan. Oleh karenanya dirinya menuntut penjelasan dinas pendidikan terkait keterlambatan tersebut.
“Karena keterlambatan ini, kemarin sempat ada pertanyaan, apakah dana BOS ini digunakan untuk pemilu dulu,” ungkapnya.
Dugaan tersebut pun langsung dibantah oleh Kepala Disdikbud Akhmad Suharto, dijelaskannya bahwa dana BOS Smart tidak pernah digunakan untuk kegiatan apapun, dan saat ini dana BOS Smart telah siap dicairkan. Dan jumlah yang akan cair adalah sebesar Rp.9.000.000.000 lebih untuk SD dan SMP Negri, dan untuk SD dan SMP Swasta dana yang akan di cairkan mencapai Rp.3.800.000.000 lebih, sehingga total dana BOS Smart yang dikucurkan untuk ajaran 2018/2019 mencapai Rp.12.800.000.000 lebih.
“Keterlambatan pencairan dana BOS Smart khususnya bagi sekolah swasta disebabkan oleh adanya keterlambatan pengajuan proposal pencairan dana BOS Smart dari masing–masing sekolah,” Tegasnya.
Lebih jauh disampaikan Suharto, berdasarkan data yang ada di pihaknya saat ini tercatat 12 SD dan 11 SMP Negeri yang sudah mengajukan proposal, sedangkan 15 SD dan 12 SMP Swasta hingga kini belum mengajukan proposal ke pihaknya.
Oleh karenanya, Suharto berharap agar ke 27 sekolah yang belum mengajukan proposal tersebut dapat segera mengajukan agar pihaknya dapat secepatnya melakukan pencairan dana BOS Smart.
Laporan: Yahya | Ervi