Bontang. Pemerintah Kota Bontang terus mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penggunaan KKI dinilai ampuh dalam meningkatkan transparansi serta mencegah kebocoran pada pos pengeluaran operasional dan belanja rutin pemerintah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru terdapat lima OPD di lingkungan Pemkot Bontang yang berhasil menerapkan sistem transaksi KKI. Kendala utama lambatnya penyerapan program ini bersumber dari proses teknis integrasi co-branding antara Bank Kaltimtara dengan BNI yang masih berjalan.
“Saya sudah minta Bank Kaltimtara untuk secepatnya menyelesaikan usulan co-branding tersebut. Begitu proses teknisnya rampung, seluruh OPD bisa langsung bertransaksi menggunakan KKI untuk belanja operasional,” tegas Neni saat memberikan keterangan di Pendopo Rumah Jabatan.
Neni memaparkan bahwa sesuai regulasi, penggunaan KKI dapat memfasilitasi hingga 40 persen dari total pagu anggaran belanja yang ditetapkan pada tiap instansi. Sebagai gambaran, alokasi anggaran belanja rutin seperti pembayaran listrik dan air untuk Sekretariat Daerah serta dinas-dinas mencapai kurang lebih Rp3 miliar per tahun.
Melalui skema aplikasi KKI, seluruh riwayat transaksi belanja operasional bulanan dapat dipantau secara real-time. Keberadaan sistem ini menolak peluang terjadinya manipulasi nota atau penyalahgunaan anggaran operasional, sehingga tata kelola keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
