Bontang. Komisi II Dprd Kota Bontang lakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Bontang, Kamis pagi 13 Oktober 2016.
Sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi II Ubayya Bengawan, utamanya mengecek sejumlah aset tiap Skpd yang masuk dalam daftar rencana penghapusan atau pelelangan, untuk diusulkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dppka) Kota Bontang.
Seperti di Kecamatan Bontang Utara, Komisi II lakukan pengecekan gudang penyimpanan mobil dan bus milik Pemerintah Kota. Selanjutnya legislatif turut menyambangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPM), Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker), hingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bontang.
Sidak ini dilakukan atas surat Walikota Bontang yang menginformasikan rencana pemusnahan dan pelelangan aset pemerintah. Sesuai aturan, penghapusan aset dapat dilakukan jika ada persetujuan dari Dprd.
“Makanya kami lakukan pengecekan tiap SKPD berdasarkan surat tersebut,” ujar Ubayya.
Adapun yang menjadi sasaran sidak yakni keberadaan aset yang akan dilelang, baik dari bentuk fisik hingga dokumen barang. Diketahui, sebagian besar aset yang akan dilelang telah memenuhi persyaratan, meski terdapat beberapa aset yang memerlukan tindak lanjut pengecekan.
Saat disinggung persetujuan lelang akan dikeluarkan DPRD, Ubayya mengatakan segera memberikan rekomendasi jika proses pengecekan aset telah selesai dilakukan.
“Kita akan cek dulu seluruhnya, setelah selesai baru bisa kami (Dprd) beri persetujuan,” tambahnya.
Sementara Pemerintah Kota Bontang melalui pelaksana tugas (Plt) Kepala Dppka Bontang Amiluddin, yang mendampingi wakil rakyat ini selama pengecekan aset berharap, persetujuan pelelangan dan penghapusan aset dapat segera dikeluarkan. Agar lelang dapat mulai dilakukan pada November 2016 mendatang. Mengingat pelelangan aset yang sebelumnya direncanakan, masih tertunda hingga saat ini.
“ Kami berharap persetujuan bisa segera diberikan Dprd, karena sebelumnya lelang kami rencanakan September kemarin. Tapi tertunda hingga saat ini,” ungkapnya.(*)
Laporan : Sary & Faisal
Editor : Maya Ch