PKTV Kaltim - DPRD Bontang Lakukan Kuker ke Sekolah, Pastikan Program Pendidikan Berjalan dan Aspirasi Terserap

Bontang. Komisi A DPRD Kota Bontang menegaskan komitmennya mendukung perkembangan sektor pendidikan di Kota Bontang. Salah satunya dilakukan dengan kunjungan kerja ke SDN 002 Bontang Selatan, Senin (10/8/2026), untuk melihat kondisi sekolah sekaligus menyerap informasi terkait berbagai persoalan pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Kunjungan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak sekolah. Sebaliknya, DPRD ingin membangun komunikasi dengan sekolah dan Dinas Pendidikan agar berbagai persoalan yang muncul dapat dipahami secara utuh dan dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan kunjungan ke SDN 002 merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah di bidang pendidikan.

“Prinsipnya kami datang pada pagi hari ini, pertama terkait silaturahmi. Kemudian yang kedua terkait masalah hak-hak atau program-program pemerintah yang kita mau tahu apakah sudah sampai di sekolah atau tidak,” kata Heri.

Menurutnya, Komisi A ingin memastikan sejumlah program pemerintah, termasuk penyediaan seragam, buku, sepatu dan tas bagi peserta didik, berjalan dan memberikan manfaat bagi siswa.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menjelaskan bahwa seragam dan buku telah diterima serta dibagikan kepada peserta didik. Sementara sepatu masih dalam proses pengiriman dan ditargetkan diterima sebelum batas waktu kontrak pada 27 Agustus 2026.

Heri meminta bantuan yang telah diterima sekolah segera dimanfaatkan oleh siswa. Ia juga membuka ruang bagi pihak sekolah untuk menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang dihadapi agar dapat menjadi bahan pembahasan DPRD bersama Dinas Pendidikan.

“Kalau ada keluhan atau ada masalah, bisa disampaikan,” ujar Heri.

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum Komisi A merespons sejumlah isu pendidikan yang berkembang di Kota Bontang, termasuk persoalan pungutan atau iuran sekolah, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pemenuhan fasilitas pendidikan, hingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menekankan bahwa berbagai persoalan tersebut harus dibahas dengan suasana yang konstruktif. Ia meminta kunjungan DPRD tidak dipersepsikan sebagai upaya menegur atau menghakimi sekolah.

“Pertama-tama saya ingin suasana kita ketika kami datang itu suasana silaturahim. Bukan seakan-akan mau dimarahi, seakan-akan mau ditegur,” kata Saeful.

Menurut Saeful, fungsi pengawasan DPRD tetap harus dijalankan, tetapi komunikasi dengan sekolah harus dibangun dalam semangat saling mendukung. Ia juga mengajak seluruh pihak terbuka terhadap masukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Saeful juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota Bontang terhadap kebutuhan peserta didik melalui penyediaan pakaian, sepatu, buku dan tas. Ia berharap bantuan dari Pemerintah Kota Bontang bisa dimaksimalkan kegunaannya untuk para siswa.

Sementara itu, anggota Komisi A dari Fraksi PKB, Yusuf, menegaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD karena pendidikan menjadi salah satu mitra kerja Komisi A. Ia menyebut anggaran pendidikan memiliki porsi yang besar sehingga pelaksanaannya perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang kami lakukan dari Komisi A DPRD pada hari ini adalah sebagai kami melaksanakan fungsi pengawasan di mana pendidikan ini adalah masuk sebagai mitra kerja dari Komisi A,” ujar Yusuf.

Yusuf juga mengapresiasi adanya kemajuan dalam pengadaan perlengkapan sekolah. Ia meminta pihak sekolah tidak ragu menyampaikan kebutuhan maupun kekurangan yang masih dihadapi.

“Kami berharap Ibu-ibu guru khususnya kepala sekolah kalau ada hal-hal terkait dengan kekurangan atau apa terkait dengan pendidikan, sampaikan saja ke kami,” katanya.

Salah satu isu yang turut diklarifikasi dalam pertemuan adalah persoalan pungutan sekolah yang sebelumnya menjadi perhatian di sejumlah sekolah di Bontang.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nuryadi Bachtiar, menjelaskan adanya perbedaan antara pungutan dan sumbangan. Ia menegaskan komite sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan, sedangkan sumbangan dapat dilakukan untuk mendukung program sekolah dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Khusus di SDN 002, pihak sekolah memastikan tidak melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Perwakilan paguyuban, I’in Kurniawaty, menyatakan pihaknya tidak pernah meminta pungutan maupun menjual seragam kepada peserta didik.

Hal tersebut diperkuat perwakilan komite sekolah yang menyampaikan bahwa di SDN 002 tidak terdapat pungutan kepada orang tua. Kegiatan sekolah, termasuk ekstrakurikuler, diupayakan memanfaatkan dukungan yang tersedia melalui sekolah.

Selain isu pungutan, Komisi A juga mendapatkan penjelasan mengenai program MBG. PIC MBG SDN 002, Jumariah, mengatakan sekolah belum kembali menerima program tersebut setelah adanya persoalan internal pada SPPG Bontang Selatan 2.

Meski demikian, sekolah telah melakukan polling kepada orang tua siswa mengenai kesediaan kembali menerima MBG. Hasilnya, 88 persen orang tua menyatakan bersedia dan hasil tersebut telah disampaikan kepada pihak SPPG. Namun, sekolah masih menunggu kepastian mengenai waktu dimulainya kembali program tersebut.

Anggota Komisi A lainnya, Aloysius Roni, melihat perkembangan pendidikan di Bontang saat ini sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Ia membandingkan kondisi pendidikan sekarang dengan masa ketika dirinya masih bersekolah.

“Kalau saya melihat perbandingan sekolah sekarang dengan di zaman saya atau di zaman Pak Ustaz, kita patut bersyukur atas perhatian pemerintah saat ini,” ujar Roni.

Roni menilai berbagai persoalan yang muncul harus menjadi bahan perbaikan bersama, bukan semata-mata dibebankan kepada sekolah. Menurutnya, pertemuan DPRD dengan pihak sekolah menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan dan masukan yang ada.

“Ini bagian dari silaturahmi. Kita mencoba bertatap muka, apa yang menjadi permasalahan, apa kira-kira yang menjadi masukan itu ada kami tampung,” katanya.

Menutup pertemuan, Heri kembali menegaskan bahwa Komisi A terbuka menerima aspirasi dari pihak sekolah. Ia juga meminta kebutuhan terkait tenaga pendidik maupun kegiatan sekolah dapat dikoordinasikan dengan DPRD. Heri turut menegaskan kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya tetap dapat berjalan selama tidak memberatkan orang tua peserta didik.

“Untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya kami tidak melarang, selama tidak memberatkan ke orang tua,” ujarnya.

Kunjungan ke SDN 002 Bontang Selatan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi A DPRD Bontang untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan, merespons berbagai isu yang berkembang, sekaligus memastikan komunikasi antara sekolah, pemerintah dan DPRD berjalan baik demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bontang.

Recommendation for You