Bontang. Komisi 1 DPRD Bontang meminta pemerintah dapat kembali menaikkan gaji ribuan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Pns), jika anggaran pada Perubahan APBD tahun 2017 mengalami perbaikan pendapatan. Pasalnya, kenaikan gaji non pns dinilai sangat perlu, mengingat tingginya kebutuhan hidup di Kota Bontang.
Diungkapkan Ketua Komisi 1 Dprd Bontang Agus Haris, dengan gaji sebesar Rp1.000.000 lebih seperti saat ini, sangat sulit bagi pegawai non pns untuk bisa bertahan hidup, terlebih kebutuhan hidup yang terbilang tinggi.
Maka dari itu pemerintah diminta dapat melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan kenaikan gaji pegawai non pns, jika anggaran keuangan pemerintah mengalami kenaikan.
“Harapannya gaji pegawai non pns ini dapat disetarakan dengan upah minimum kota (UMK) yang berlaku di Bontang,” ujar Agus Haris.
Menanggapi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kota Bontang Artahnan Saidi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat mengansumsikan Perubahan Apbd Bontang tahun 2017, akan mengalami kenaikan atau tidak.
Namun demikian, jika kondisi keuangan pemerintah mengalami perbaikan. Maka rencana kenaikan gaji non Pns yang diusulkan DPRD tersebut kemungkinan dapat dilakukan.
“Kalau ada kenaikan APBD, kemungkinan bisa kita alokasikan untuk penambahan gaji pegawai seperti yang diharap Dprd,” ungkapnya.
Saat ini, gaji pegawai non pns di lingkup Pemerintah Kota Bontang untuk seluruh jenjang pendidikan berkisar antara Rp1.000.000,- Rp1.150.000, per bulan. (*)
Laporan: Sary & Aris