Bontang. Komisi II DPRD Kota Bontang meminta pemerintah untuk segera melakukan kajian peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di objek wisata mangrove Bukit Sekatup Damai (BSD), yang saat ini dikelola pihak swasta.
Jika peluang tersebut bisa dimanfaatkan, maka rencana pembangunan jalan alternatif dengan pembiayaan yang dibebankan kepada pemerintah, dinilai Ketua Komisi II DPRD Ubayya Bengawan, tidak menjadi sia-sia.
Menurutnya, peluang PAD yang dapat dihasilkan pemkot dari objek wisata tersebut sangat besar, meskipun objek wisata dikelola oleh swasta.
“Salah satu potensi, parkir wisata mangrove bisa dikelola oleh pemerintah. Termasuk pemberian retribusi tempat rekreasi objek wisata dan izin usaha,” ujar Ubayya.
Dikatakannya, melihat kondisi keuangan pemerintah saat ini, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain, guna menambah PAD Bontang kedepan. Sehingga ketergantungan pemerintah terhadap dana bagi hasil (DBH) sedikit demi sedikit bisa terkikis.
“Harapannya begitu, makanya kami harap pemerintah bisa melihat banyaknya potensi PAD yang belum digerakkan maksimal hingga saat ini,” tambahnya. (*)
Laporan: Sary & Aris