Samarinda. Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur kembali menggelar ajang apresiasi bagi badan publik melalui Komisi Informasi Award Kaltim 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kalimantan Timur ini menjadi bentuk nyata dukungan terhadap peningkatan keterbukaan informasi publik di daerah.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, serta Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro. Selain itu, turut hadir perwakilan dari sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kegiatan ini, penghargaan diberikan dalam sembilan kategori, yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten dan kota, OPD, hingga fasilitas kesehatan. Melalui ajang ini, Komisi Informasi Kaltim berupaya memberikan apresiasi atas dedikasi badan publik yang konsisten meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pemerintahan, serta berharap setiap informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Transparansi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Pemerintah harus terus memastikan keterbukaan informasi agar publik Kaltim dapat merasakan manfaatnya,” ujarnyai.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Komisi Informasi pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kinerja badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk mencapai hal itu,” ucapnya.
Melalui penyelenggaraan Komisi Informasi Award, Komisi Informasi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya untuk memperoleh informasi, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
