Tenggarong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor usaha, khususnya industri pertambangan. Melalui pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan oleh tim terpadu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri optimistis penerimaan pajak daerah pada tahun 2027 mendatang dapat melampaui angka Rp800 miliar.
Langkah strategis ini diawali dengan kegiatan entry meeting pemeriksaan administrasi dan lapangan yang digelar di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang. Dalam forum tersebut, Bupati Aulia Rahman Basri bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker) di hadapan tim terpadu yang terdiri dari unsur Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Kepolisian, serta Kejaksaan.
Pemeriksaan lintas instansi ini difokuskan untuk mencocokkan kesesuaian data administrasi perusahaan dengan kondisi riil di lapangan. Tim terpadu akan menyisir langsung berbagai fasilitas operasional, mulai dari bengkel (workshop) alat berat, tempat penimbunan batu bara (stockpile), area penggalian (pit) tambang, hingga fasilitas penyimpanan bahan bakar.
Selain untuk mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum tergali, pengecekan ini bertujuan memastikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Bupati Aulia menegaskan bahwa pengawasan ketat ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit dunia usaha.
“Pemeriksaan ini bukan untuk memberikan beban tambahan kepada perusahaan, melainkan memastikan seluruh kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Aulia.
Adapun sejumlah pos penerimaan yang menjadi sorotan utama tim terpadu meliputi kesesuaian pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Air Permukaan (PAP) dengan volume aktivitas operasional perusahaan di wilayah Kutai Kartanegara.
Melalui upaya optimalisasi dan sinergi pengawasan tersebut, Aulia meyakini potensi penerimaan pajak daerah pada 2027 dapat menembus lebih dari Rp800 miliar.
Pemkab Kukar berharap pemeriksaan terpadu ini mampu menghasilkan basis data yang valid dan terukur, sehingga setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara maksimal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini nantinya diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendanai percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.
