IKN. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah Menteri di Istana Presiden IKN.
Dalam keterangannya, AHY menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan terus mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama adalah pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang mencakup penyelesaian fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, MPR RI, serta lembaga yudikatif, untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
AHY juga menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo bersama jajaran membahas sumber pendanaan untuk pembangunan IKN. Pendanaan akan melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
“Kami berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dalam pembangunan IKN,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, dalam kesempatan yang sama, melaporkan bahwa pada tahap awal 2022–2024, pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkatoran, dan fasilitas peribadatan. Pada tahap awal 2022–2024, pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024, memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan IKN.
“Investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024,” ungkapnya.
Pemerintah terus berupaya mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi, dengan harapan bisa menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan pemerintahan di Indonesia.