Bontang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Senin (3/8/2026) ini digelar sebagai langkah konkret untuk memperkuat sinergitas serta efektivitas pengelolaan keuangan dan pendapatan di tingkat daerah.
Kegiatan Rakor tingkat provinsi tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur. Jajaran kepala daerah tersebut datang didampingi oleh pimpinan serta jajaran perangkat daerah yang membidangi sektor pendapatan, perencanaan pembangunan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Jalannya pembahasan difokuskan pada pemaparan komprehensif mengenai kondisi pendapatan daerah terkini, alokasi serta penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), skema bantuan keuangan daerah, hingga sesi diskusi interaktif guna merumuskan formulasi serta arah kebijakan penguatan pengelolaan keuangan secara merata di wilayah Kalimantan Timur.
Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan pimpinan daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan serta alokasi anggaran daerah agar berjalan selaras.
“Kehadiran kami dalam koordinasi ini sangat krusial untuk menyelaraskan arah kebijakan pendapatan daerah dengan pemerintah provinsi. Melalui sinergi terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan skema bantuan keuangan, Pemkot Bontang berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan demi menopang keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bontang dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola anggaran daerah. Langkah kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
