Bontang. AnggotaDPRD Kota Bontang Fraksi Golkar, Rustam, menilai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dievaluasi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Ia menyebut MBG merupakan program yang memiliki tujuan mulia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi bangsa. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengelolaan yang lebih terukur, terutama menyangkut kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini program mulia untuk seluruh anak bangsa kita, anak yang bersekolah dari SMA sampai ke bawah,” ujar Rustam saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bontang, Sabtu (15/8/2026).
Ia menilai jumlah penerima manfaat yang dilayani satu SPPG sebaiknya tidak terlalu besar. Rustam bahkan menyebut kapasitas ideal berada pada kisaran 300 hingga maksimal 500 porsi. Jika jumlahnya mencapai ribuan porsi, ia khawatir kualitas makanan dan proses penyajiannya sulit dikendalikan.
Menurutnya, proses pengolahan makanan dalam jumlah besar membutuhkan waktu, tenaga, fasilitas dan pengawasan yang memadai. Pengalaman di bidang makanan dan minuman yang telah digelutinya membuat Rustam memahami bahwa penyediaan makanan dalam jumlah besar tidak bisa hanya mengandalkan jumlah tenaga yang terbatas.
“Bagusnya SPPG itu jangan dikasih kuota banyak-banyak. SPPG-nya diperbanyak,” tegasnya.
Rustam juga meminta pengawasan terhadap dapur SPPG diperketat, termasuk memastikan menu dan kandungan gizi sesuai rekomendasi bagian gizi. Ia menilai harus ada konsekuensi atau sanksi apabila penyedia tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain kapasitas dapur, Rustam menyoroti perlunya pengklasteran penerima manfaat dan penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi wilayah. Menurutnya, biaya pelaksanaan MBG di Indonesia Timur tidak dapat disamakan begitu saja dengan Pulau Jawa karena terdapat perbedaan harga bahan pangan, distribusi, transportasi hingga ketersediaan bahan bakar.
“Jangan disamaratakan harga Indonesia Timur, Indonesia Barat, Sulawesi, Pulau Jawa. Beda,” katanya.
Ia juga menilai program tersebut harus benar-benar berorientasi pada pemenuhan gizi, bukan sekadar pemberian makanan. Karena itu, komposisi menu seperti buah, roti dan sumber gizi lainnya perlu diperhatikan. Rustam berharap pemerintah melakukan kajian secara berkala agar pelaksanaan MBG di setiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
