Samarinda. Puluhan kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur menghadiri kegiatan penyerahan laporan keuangan unaudited tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama 10 pemerintah kabupaten/kota secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun 2025 dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor BPK Kaltim. Seluruh kepala daerah turut hadir dalam agenda tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengaku optimistis daerahnya mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami optimistis bisa meraih WTP, meskipun Mahakam Ulu merupakan daerah perbatasan. Kami terus berupaya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi riil dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbatasan wilayah tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah provinsi mampu kembali meraih opini WTP dari BPK.
“Kami sangat optimistis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meraih hasil WTP. Namun, seluruh kepala daerah harus memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi di seluruh wilayah.
“Kami berharap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan di setiap kabupaten dan kota,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK, yang nantinya akan menentukan opini atas pengelolaan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
