Bontang. Berbagai rekomendasi akhirnya disampaikan Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Walikota Bontang, pasca satu bulan verifikasi program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2017.
Rekomendasi atas LKPj disampaikan langsung Ketua Pansus Setiyoko Waluyo, melalui Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Nursalam, dan dihadiri Wakil Walikota Basri Rase. Selasa, 24 April 2018.
Rekomendasi Pansus dalam paripurna ini terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari sumber penerimaan tambahan anggaran di luar APBD dan APBN bagi pembangunan daerah. Hingga peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Selain itu Setiyoko Waluyo juga menyinggung kinerja tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum berjalan maksimal.
“Kami harap tiap OPD dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewajibannya, guna peningkatan pelaksanaan kinerja dan program prioritas,” kata Setiyoko.
Menanggapi rekomendasi pansus, Wakil Walikota Basri Rase mengatakan pihaknya dapat memahami dan menerima rumusan rekomendasi yang disampaikan, untuk perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan ke depan.
Menurut Basri, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sepanjang 2017 eksekutif telah berupaya optimal, meski akhirnya tidak seluruhnya berjalan sesuai harapan.
“Selain adanya kendala dalam tahapan pelaksanaan, Pemerintah juga mengalami kendala pada tahap perencanaan dan penganggaran,” ujar Basri
Secara rinci, pansus LKPj Wali Kota Bontang menyampaikan 18 rekomendasi, menegaskan banyaknya pekerjaan rumah pemerintah yang harus dibenahi untuk dioptimalkan dalam pencapaian target RPJMD hingga tahun 2021 mendatang.(*)
Laporan: Sary | Faisal
