Samarinda. Sebanyak 400 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi para pelaku usaha agar dapat mengembangkan kegiatan ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan.
Penyaluran KUR dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa program KUR ini merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat yang menargetkan hingga 3 juta penerima secara bertahap di seluruh Indonesia, dengan total 800 ribu debitur telah tercatat pada tahap awal penyaluran.
“KUR ini diberikan untuk membantu pelaku UMKM di berbagai sektor usaha agar mereka memiliki akses permodalan yang mudah dan bunga yang terjangkau. Kami ingin memastikan penyaluran KUR benar-benar tepat sasaran,” terangnya.
Ia menambahkan, penyaluran KUR di Kalimantan Timur dilakukan melalui sembilan lembaga keuangan, yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota dengan bunga kredit sebesar enam persen per tahun.
Para penerima KUR tahun ini berasal dari beragam sektor usaha, mulai dari kuliner, salon kecantikan, aksesori, hingga peternakan. Nilai kredit yang diterima juga bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp400 juta, disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha masing-masing penerima.
Salah satu penerima KUR asal Samarinda, Titis Anggraini, mengaku bersyukur dapat memperoleh bantuan pembiayaan senilai Rp150 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan dapur produksi miliknya.’
“KUR ini sangat membantu kami untuk menambah modal dan memperluas usaha. Pembayarannya dilakukan secara bertahap selama lima tahun, jadi cukup ringan dan tidak memberatkan,” ujarnya.
Melalui program ini, pemerintah berharap KUR dapat menjadi stimulus nyata dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kalimantan Timur, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian daerah berbasis masyarakat.
