Bontang. Anggota komisi 1 DPRD Bontang Setiyoko Waluyo, meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan legalitas lahan yang ada di Areal Penggunaan Lain (APL), sebelum Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 718 tahun 2014, tentang kawasan hutan Provinsi Kaltim dan Kaltara, serta peraturan daerah (Perda) APL Bontang diterbitkan.
Hal ini menurutnya sebagai upaya mencegah terjadinya klaim lahan oleh oknum tertentu, yang berujung pada terpecahnya konflik antar warga.
Dikatakan Setiyoko, saat ini masalah sengketa lahan di kawasan APL ada pada areal seluas 1.030 hektare, yang menjadi bekas lahan hutan lindung. Kawasan tersebut pun kata dia marak terjadi klaim dari sejumlah pihak, yang dikhawatirkan memicu konflik jika tidak segera diselesaikan.
“Apalagi kalau legalitas seluruh lahan di wilayah APL tidak segera dilakukan, klaim lahan bisa semakin bertambah saat terbitnya SK Kementerian LHK dan Perda nantinya,” ungkap Setiyoko.
Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) atas hutan lindung pasca dibebaskan, akan diatur sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan permukiman. Kawasan APL hanya membolehkan 20 persen untuk pembangunan pemukiman, dengan bentuk bangunan yang berkonsep RTH. Baik berupa kebun, agro bisnis, agro wisata dan sejenisnya dengan tujuan untuk memperbanyak daerah resapan air.(*)
Laporan: Sary | Laksono