Bontang. Ketua Komisi 1 DPRD Bontang Agus Haris, menyebut persoalan ketenagakerjaan di kota bontang akan terus terjadi, selama pengawasan dan penindakan kasus ketenagakerjaan masih berada di tangan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal ini mengingat tupoksi pengawasan dan penindakan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat berjalan maksimal.
Menurut dia, tidak efektifnya pengawasan dan penindakan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota disebabkan keterbatasan Pemerintah Provinsi menjangkau seluruh daerah, lantaran jarak yang cukup jauh. Serta sumberdaya manusia bidang pengawasan ketenagakerjaan yang juga terbatas.
“Selain itu keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki Pemprov juga menjadi salah satu penyebab pengawasan tidak efektif,” ujarnya.
Maka dari itu, untuk mengakhiri persoalan ketenagakerjaan dibutuhkan komitmen seluruh pihak, khususnya pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga memudahkan proses pengawasan dan penindakan ketenagakerjaan ke depannya.
Baca Juga: May Day, DPRD Dorong Tenaga Kerja Lokal Jadi Tuan di Rumah Sendiri
Kalaupun kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tetap diserahkan ke pemerintah provinsi, Agus haris meminta ada sinergi dan komunikasi efektif Dinas terkait dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ke depannya.
“Kalau komunikasi intensif antara Dinas Provinsi dengan Kabupaten/Kota, juga memudahkan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya mengatasi persoalan yang kerap terjadi di tingkat 2,” tambahnya.(*)
Laporan: Sary
