Bontang. Permasalahan perekrutan tenaga kerja pada proyek lanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah, turut menjadi perhatian serius dari Komisi 3 DPRD bontang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Pasar Rawa Indah senin (7/1/2019).
Komisi 3 DPRD Bontang menyatakan tidak akan main – main dalam memberikan sanksi bagi PT Sasmito selaku kontraktor pembangunan Pasar Rawa Indah, jika kedapatan tidak menerapkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang nomor 1 tahun 2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja yang baru disahkan pada 31 desember 2018 lalu.
Dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD Bontang Rustam, pihaknya tak segan untuk menghentikan proyek lanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah jika PT Sasmito tidak memberikan komposisi yang sesuai pada perekrutan tenaga kerja lokal.
“Berdasarkan aturan yang berlaku, para pemberi kerja wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen dari seluruh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan,” terang Rustam.
Senada, Anggota Komisi 3 DPRD lainnya Ridwan juga menegaskan agar kontraktor harus lebih berhati – hati dalam proses perekrutan tenaga kerja, agar tidak menimbulkan polemik seperti pada kasus proyek Teluk Kadere.
“Keahlian para tenaga kerja lokal tidak boleh dipandang sebelah mata, karena berbagai proyek besar di Bontang yang ada saat ini juga tak lepas dari peran para pekerja lokal,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Site Manager PT Sasmito, Salem menyampaikan akan mematuhi peraturan yang berlaku di Bontang, dan akan merekrut tenaga kerja dengan komposisi yang berlaku di Perda perekrutan dan penempatan tenaga kerja.
“Sejak awal Kami selalu melibatkan tenaga kerja lokal, oleh karenanya hingga pekerjaan lanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah ini selesai, Kami akan tetap merangkul tenaga kerja local,” Jelas Salem.
Sebelumnya, Komisi 3 DPRD Bontang berang dengan pernyataan Site Manager PT Sasmito yang menyebutkan jika rencana komposisi perekrutan tenaga kerja untuk proyek lanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah berkisar 40 – 60, yakni 40 untuk tenaga kerja lokal dan 60 untuk tenaga kerja dari luar daerah. (*)
Laporan : Sari | Faisal