Bontang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang melaksanakan pelepasan kotak suara untuk Pemilu Serentak 2024 pada Selasa (26/11/2024) di halaman Kantor KPU Bontang. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran KPU, aparat TNI-Polri, pejabat pemerintah, pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bontang, Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta tokoh masyarakat dan agama.
Sebanyak 560 kotak suara disiapkan untuk didistribusikan ke 277 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bontang, termasuk tiga TPS khusus di Lapas Kelas IIA Bontang. Pengangkutan kotak suara dilakukan dengan pengawalan ketat oleh Polres Bontang.
Selain pelepasan kotak suara, KPU Bontang juga memusnahkan 407 lembar surat suara rusak dan berlebih dari persiapan Pemilu. Rinciannya, 8 lembar surat suara pemilihan gubernur, 36 lembar surat suara pemilihan wali kota yang rusak, serta 359 lembar surat suara pilkada yang berlebih. Ketua KPU Bontang, Muzarroby Renfly, menyatakan bahwa pemusnahan dilakukan untuk memastikan semua logistik Pemilu yang digunakan dalam kondisi baik.
“Kami memastikan semua surat suara rusak telah diganti dengan yang baru. Distribusi juga mencakup kawasan pesisir seperti Malahing, Selangan, Gusung, dan Tihi-Tihi, yang akan dikirim menyesuaikan jadwal pasang air laut,” ujar Muzarroby.
Wali Kota Bontang, Basri Rase, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan harapannya agar Pemilu Serentak 2024 berjalan lancar dan damai. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai sektor keamanan untuk memastikan Pemilu Serentak berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, kesuksesan Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga kondusivitas kota.
“Pesta demokrasi harus dilakukan dengan sukacita. Semoga pelaksanaan Pilkada sukses dan membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Kota Bontang memiliki 134.567 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di seluruh TPS. Dengan persiapan matang, KPU Bontang optimis Pemilu Serentak pada Rabu, 27 Novemer 2024, dapat terlaksana sesuai jadwal dan menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan.