Bontang. Pemerintah Kota Bontang mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (RKD) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2024 pada Rabu (11/12/2024). Acara yang digelar di Rumah Jabatan Wali kota Bontang (Pendopo) ini mengusung tema “Sinergitas Pengendalian Harga dan Pengamanan Ketersediaan Komoditas Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025”.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, serta perwakilan dari PT Pertamina Persero dan dinas terkait seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.
Pada laporan Ketua Kegiatan, Moch. Arif Rochman, yang juga Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyatakan bahwa meskipun Kota Bontang belum masuk dalam perhitungan angka inflasi, namun sebagai sistem peringatan dini, angka inflasi per Desember 2024 tercatat sebesar 0,05%. Ia mengungkapkan pencapaian tersebut merupakan hasil kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pakar daerah teknis yang telah berupaya dalam mengelola dinamika harga dan ketersediaan komoditas di Kota Bontang.
“Melalui langkah-langkah kolaboratif, kami berharap dapat terus menganalisis perkembangan terkini terkait kebutuhan pokok dan mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi di Kota Bontang,” ujarnya.
Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Kota Bontang dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa, serta mengoptimalkan distribusinya. Ia juga mengingatkan potensi permasalahan listrik yang sering terjadi menjelang hari besar keagamaan dan libur panjang, yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Perlu menjadi atensi bagi Pemerintah Kota Bontang bahwa potensi permasalahan listrik terjadi terutama ketika hari besar keagamaan seperti saat menjelang tanggal merah dan tahun baru,” ucapnya.
Acara tersebut bertujuan untuk menyusun langkah konkret dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok selama periode Natal dan Tahun Baru 2025, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa tetap stabil di tengah permintaan yang tinggi.