Bontang. Persoalan banjir rob kembali menjadi perhatian utama warga Kelurahan Bontang Kuala dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Rabu (28/1/2026) pagi. Dari total 60 usulan prioritas yang disampaikan perwakilan RT dan elemen masyarakat, penanganan banjir rob serta perbaikan infrastruktur penunjang menjadi kebutuhan paling mendesak.
Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bontang Kuala, Vike Setiawati, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap usulan harus dibahas secara matang agar sejalan dengan kemampuan anggaran dan arah pembangunan Kota Bontang.
“Musrenbang menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi warga, khususnya terkait penanganan banjir rob, menjadi perhatian penting karena menyangkut kenyamanan dan keberlanjutan kawasan permukiman,” ujar Vike Setiawati.
Ia juga menegaskan bahwa Bontang Kuala merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bontang yang memiliki potensi besar. Namun, persoalan banjir rob dan infrastruktur yang belum memadai masih menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan yang tepat.
Senada dengan itu, Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum, Anwar Sadat, menegaskan bahwa Musrenbang berperan penting dalam menyaring usulan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal, tidak hanya di Kota Bontang, tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia.
“Keterbatasan anggaran menjadi tantangan, namun melalui Musrenbang yang diawali dengan rembug RT dan partisipasi aktif masyarakat, kita berharap usulan prioritas seperti penanganan banjir rob dapat dirumuskan secara tepat,” kata Anwar Sadat.
Sementara itu, perwakilan Tim Delegasi Bontang Kuala, Jaffar, menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan mendasar warga. Ia menyoroti dicoretnya rencana pembangunan jembatan layang yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi penanganan banjir rob.
“Warga tidak menuntut anggaran besar. Kami hanya ingin jembatan dan banjir rob ditangani. Bahkan dengan anggaran sekitar Rp3 miliar pun tidak masalah, asal ada solusi nyata dan tuntas,” tegasnya.
Jaffar juga mengingatkan agar identitas Bontang Kuala sebagai kawasan cikal bakal dan ikon wisata Kota Bontang tidak hanya ditampilkan dari sisi estetika luar, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan infrastruktur dasar. Menurutnya, banjir rob yang kerap terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghambat sektor pariwisata.
Melalui Musrenbang ini, masyarakat Bontang Kuala berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan penanganan banjir rob secara serius, agar kawasan permukiman sekaligus destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan.
