Bontang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendesak pemerintah daerah untuk segera mengupayakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) baru di wilayah Bontang Lestari. Langkah ini dinilai penting sebagai solusi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus persiapan menyambut lonjakan pekerja di kawasan industri.
Usulan tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, masih banyak warga di Bontang Lestari yang menumpang tinggal di atas tanah milik orang lain. Kondisi ini membuat mereka tidak bisa tersentuh program bantuan pemerintah, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, akibat kendala legalitas kepemilikan lahan.
“Di Bontang Lestari masih banyak warga yang belum mempunyai rumah sendiri. Mereka tinggal di atas tanah milik orang lain. Akibatnya, meski rumah yang ditempati sudah beberapa kali disurvei dan dinyatakan tidak layak, tetap tidak bisa menerima bantuan karena persoalan status lahan,” ujar Heri.
Selain menyelesaikan persoalan sosial warga lokal, DPRD Bontang menilai penyediaan hunian murah menjadi kebutuhan mendesak seiring diproyeksikannya Bontang Lestari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri baru.
“Ketika industri berkembang, tentu akan banyak pekerja dari luar daerah yang datang. Mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang layak. Karena itu, pembangunan Rusunawa menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan dari sekarang,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, legislatif juga memastikan peluang pengusulan anggaran ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih sangat terbuka.
Atas dorongan tersebut, Dinas Perkimtan Bontang menyatakan kesiapannya untuk menyusun proposal pengajuan Rusunawa baru ke kementerian, dengan dukungan penuh dari DPRD Bontang agar dapat terealisasi.
