Bontang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang M Dasuki, merasa keberatan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, yang berencana menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2017 mendatang. Dikatakan Dasuki, keputusan penghapusan UN seharusnya terlebih dulu memikirkan instrumen pengganti bahan evaluasi pelajar sebagai standar kelulusan.
Meski berharap UN tetap dilaksanakan, penghapusan ujian nasional pun menurutnya harus mematangkan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan. Seperti standarisasi guru yang harus memiliki kualifikasi dan kompetensi pun ikut ditingkatkan. Pasalnya guru menjadi penentu kelulusan siswa-siswinya.
“Para guru pun juga harus konsisten dalam menjamin pendidikan para siswa meski UN tak lagi jadi standar kelulusan, dengan membekali siswa sesuai standar kelulusan,” ujarnya.
Kemudian, instrumen evaluasi setiap tahunnya kata Dasuki, juga harus dilakukan. Dimana penyelenggaraan proses belajar mengajar harus sesuai standarisasi.
Menurutnya, jika UN dihapus maka program ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang bersifat efisiensi dan transparan hanya menyisakan wacana belaka.
“Makanya sangat disayangkan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017. Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah, melalui hasil ujian akhir menjadi salah satu pertimbangan. Namun bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Menteri Muhadjir menyebut, UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. (*)
Laporan : Yuli & Nasrul