Tenggarong. Ratusan mahasiswa dari organisasi Cipayung bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menggugat menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kutai Kartanegara. Aksi ini menyuarakan tuntutan terkait pendidikan, kesejahteraan, dan pengawasan kebijakan publik.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan RUU KUHAP, penghapusan tunjangan DPR, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan, serta penghentian praktik oligarki politik dan kejahatan ekologis. Koordinator aksi, Wawan Ahmad, menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut telah melalui kajian mendalam.
“Isu tunjangan DPR bukan hanya persoalan lokal, tapi juga menyentuh kepentingan nasional. Sedangkan tambang ilegal kami anggap sebagai sorotan utama aksi ini,” ujarnya.
Wawan juga memperingatkan bahwa jika aspirasi tak direspons, aliansi siap menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar, bahkan hingga ke Samarinda.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, bersama pimpinan DPRD, Kapolres AKBP Khairul Basyar, dan Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan, turun langsung menerima aspirasi massa. Dalam tanggapannya, Ahmad Yani mengapresiasi aksi damai tersebut dan menegaskan DPRD akan menindaklanjuti seluruh tuntutan sesuai kewenangan.
“Khusus program beasiswa dan kuota pendidikan, DPRD berkomitmen mendukung sepenuhnya tanpa pemotongan,” tegasnya.
Komitmen antara DPRD dan Aliansi Kukar Menggugat ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh 45 anggota DPRD Kukar. Aksi damai yang berlangsung tertib ini menegaskan pentingnya dialog konstruktif antara mahasiswa, masyarakat, dan DPRD dalam melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
