Samarinda. Massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin.
Dalam aksinya, para demonstran membawa 11 tuntutan yang mencakup isu nasional hingga daerah. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah penolakan terhadap tunjangan mewah anggota DPR, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Padahal, sebelumnya Presiden telah menyatakan akan melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan tersebut.
Selain itu, massa juga menegaskan dua poin penting lain, yakni mendesak penghapusan undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat, serta menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kalimantan Timur.
Syafrudin, Humas Aliansi Mahakam, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga petani.
“Rancangan RKUHP itu tidak bisa dipercaya, rakyat banyak menolak tapi tetap dipaksakan untuk disahkan. Maka dari itu, kami membawa tuntutan jelas, yaitu hapus undang-undang yang tidak pro rakyat dan tegaskan agar di Kaltim tidak ada lagi praktik KKN,” ungkapnya.
Syafrudin juga menambahkan, jika tuntutan tidak ditanggapi serius oleh DPRD Kaltim, pihaknya siap melakukan aksi lanjutan dengan menduduki gedung DPRD. Mereka menuntut agar pimpinan DPRD, gubernur, hingga pejabat terkait hadir dan memberikan jawaban tegas atas aspirasi massa.
Di tengah aksi, seorang mahasiswi sempat mendapat perawatan tim medis karena kelelahan. Meski begitu, demonstrasi tetap berlanjut hingga jelang sore hari.
Aksi damai Aliansi Mahakam ini menegaskan bahwa keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah masih tinggi, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
