Bontang. Defisit anggaran memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tak populis diawal tahun 2017. Setelah sebelumnya memutuskan penyamarataan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Pns, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan menonaktifkan sementara sebagian pegawai non pns (Honorer) di Lingkup Pemkot Bontang hingga Maret 2017 mendatang.
Selain akibat kondisi keuangan, dirumahkannya honorer ini pun dikarenakan tidak adanya kegiatan di lingkup Pemkot Bontang pada Januari hingga Maret 2017 mendatang. Sehingga menonaktifkan sementara sebagian pegawai dirasa efektif untuk dilakukan.
“Kebijakan ini telah disepakati seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkot Bontang, melalui rapat beberapa waktu lalu,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Amiluddin.
Pada rapat tersebut, kata Amiluddin, disepakati bagi pegawai non pns yang memiliki pekerjaan sangat dibutuhkan di SKPD, akan tetap beraktifitas pada awal Januari 2017 seperti halnya ajudan, sopir. Sementara sisanya, akan kembali dilakukan pemanggilan untuk kembali bekerja pada Maret 2017.
“Hasil keputusan itu yang akan kami jalankan untuk kebutuhan tenaga non Pns ini,” tambahnya.
Tidak adanya kegiatan pada awal tahun hingga Maret 2017, menurut Amiluddin, dikarenakan pada rentang waktu tersebut Pemerintah Kota Bontang hanya akan fokus pada pembayaran utang.
“Sehingga dipastikan tidak ada kegiatan. Diprediksi kegiatan di lingkup Pemkot Bontang akan kembali normal pada April 2017 mendatang,” terangnya.
Sebelumnya, merosotnya jumlah APBD Bontang tahun 2017 sebesar Rp 896 Miliar, membuat nasib honorer seakan dipertaruhkan. Mulai dari rasionalisasi hingga pemotongan gaji, menjadi salah satu opsi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.
Namun belakangan, justru berhembus rumor yang mengabarkan jika seluruh pegawai non pns dilingkup Pemkot Bontang akan dirumahkan, yang langsung dibantah Sekretaris Kota Bontang HM Syirajuddin.(*)
Laporan : Sary & Aris