Samarinda. Rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Kalimantan Timur. Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa rencana tersebut dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat Kaltim.
“Rencana pemotongan DBH tersebut dapat membuat masyarakat Kaltim kehilangan kesejahteraannya” kata Sofyan dalam Dialog Publik Tentang Efek Sistemik Atas Pemotongan TKD Provinsi Kaltim yang digelar di Hotel Five Premiere Samarinda.
Sofyan juga menyoroti bahwa rencana pemotongan DBH tersebut tidak sejalan dengan kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara.
“Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penyumbang penghasilan terbesar di Indonesia, namun rencana pemotongan DBH tersebut tidak mempertimbangkan kontribusi kita,” kata Sofyan.
Masyarakat Kaltim juga menyampaikan kekecewaan terhadap rencana pemotongan DBH tersebut. Mereka menilai bahwa rencana tersebut tidak adil dan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup mereka.
Sofyan menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Menteri Keuangan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemotongan DBH.
” Saya akan menyuratkan menteri keuangan sebagai wakil Kaltim. Kita tidak ingin kesejahteraan masyarakat sebelumnya hilang.saya pribadi akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Kaltim untuk mendapatkan layanan publik yang memadai,” kata Sofyan.
