Bontang. Meski adanya pergantian pimpinan ditubuh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, tetap menjadi keraguan bagi DPRD Bontang jika tidak dibarengi perubahan nomenklatur pada instansi tersebut.
Seperti halnya yang diungkapkan Anggota Komisi 3 DPRD Bontang, Basri Rase. Dirinya menilai Dinas PU Bontang saat ini patut untuk dimekarkan, agar kinerja pembangunan dapat maksimal dan diharap dapat menekan Silpa dari tahun ke tahun.
“kalau menurut kami Dinas PU sudah patut untuk dimekarkan, karena cakupan yang terlalu luas dan tidak terfokus pada satu bidang saja. Sehingga Silpa terus bertambah.” Ungkapnya.
Pemekaran yang dimaksudkan Basri diantaranya, Bidang Cipta Karya dapat disatukan dengan Tata Kota, serta Bina Marga dengan Sumberdaya Air.
Disamping itu, hal ini disesuaikan dengan nomenklatur tingkat pusat. Sehingga pemekaran dan perubahan Dinas PU Bontang dilakukan, menjadi kesesuaian sistem Pemerintahan yang berjalan.
“dari pusat kan sudah begitu nomenklaturnya, jadi apa salahnya diikuti. Agar pembangunan yang berjalan dapat maksimal dan tidak selalu tertunda.” jelasnya.
Sebagai upaya realisasi, pemakaran dinas telah diusulkan Pansus (Panitia Khusus) LKPJ DPRD Bontang beberapa waktu lalu untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota.
“hal ini sudah kami usulkan untuk segera ditindaklanjuti Pemerintah melalui rekomendai Pansus LKPJ yang lalu. Semoga ini dapat segera dilakukan.” Tandasnya.
Laporan : Revo Adi M
