Bontang. Asosiasi Penyedia Jasa Transportasi Wisata Laut (APJTL) minta anggota dprd Bontang dapat segera membuktikan menggelar pertemuan dan mediasi antara pihaknya dengan Pertamina, PT Badak LNG, bersama Pemerintah Kota Bontang. Guna membahas dan mencari solusi atas wacana penutupan pulau beras basah, yang pada audiensi sebelumnya telah dijanjikan.
Menurut Ketua APJTL Bilhogen, sejak rencana tersebut digulirkan pada Juli 2016 lalu, hingga kini tak ada aksi nyata untuk kelanjutan rencana pertemuan tersebut. hal ini menimbulkan tanda Tanya APJTL, terkait keseriusan anggota DPRD dalam menyikapi permasalahan beras basah.
“kenapa sampai sekarang belum juga ada aksi nyata Dprd yang katanya akan fasilitasi pertemuan dengan pemerintah dan pertamina,” ucapnya.
Bahkan Apjtl jelas Bilhogen menduga Dprd ‘main mata’ dengan pemerintah untuk memuluskan penutupan pulau beras basah. Sehingga sengaja melupakan janji yang dulu pernah disampaikan.
“Kami menduganya demikian, karena nggak ada juga realisasinya sampai sekarang,” tambahnya.
Bilhogen meminta anggota Dprd dapat konsisten dan mempertanggungjawabkan janji yang disampaikan kepada masyarakat.
“ Seharusnya seorang wakil rakyat harus bisa benar-benar memperhatikan kepentingan rakyatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya pada 18 juli lalu asosiasi penyedia jasa transportasi wisata laut (APJTL) mendatangi kantor Dprd Bontang untuk meminta seluruh anggota dprd menolak rencana penutupan pulau beras basah.
Pada audiensi tersebut, Apjtl meminta Dprd dapat fasilitasi pertemuan antara pihak Pertamina, PT Badak LNG, dan Pemerintah, untuk membahas wacana penutupan pulau beras basah. Dan hal itu disanggupi Dprd Kota Bontang. Janji inilah yang kemudian ditagih APJTL, karena belum juga ada realisasinya hingga saat ini. (*)
Laporan : Sary & Faisal
Editor : Maya Ch
