Bontang. Empat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bontang yang terindikasi dalam kasus penggunaan narkoba di Disdamkartan Bontang, memiliki hak untuk mendapat fasilitas rehabilitasi setelah melewati proses asesmen.
Dijelaskan Kepala BNN Kota Bontang, Lulyana Ramdhani, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bontang yang terindikasi dalam kasus penggunaan narkoba ini, statusnya tidak masuk dalam kategori penindakan melainkan deteksi dini.
Deteksi dini bagi ASN, merupakan kewajiban yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Adapun, amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Tes urine massal ini pun berdasarkan rekomendasi dari BNN Kota Bontang, yang kemudian disepakati kepala OPD atau instansi tempat ia bekerja.
Dari hasil asesmen akan ditentukan tingkat keparahan dan juga diberikan rekomendasi, apakah yang bersangkutan menjalani rawat inap, atau rawat jalan.
“Untuk proses asesmen perlu dilakukan tahapan seperti separah apa penggunaannya, apakah masuk kategori ringan, sedang, berat atau parah, nanti kita akan keluarkan rekomendasi kepada BKPSDM Bontang,” jelasnya.
“Karena BNN Kota Bontang merupakan mitra kerja yang membantu untuk melakukan pengetesan, skrining dan asesmen. Untuk keputusannya tetap dikembalikan ke Pemkot,” tambahnya.
BNN Kota Bontang menyarankan bagi ASN yang mendapatkan rujukan rehabilitasi rawat jalan sebaiknya dilaksanakan di institusi penerima wajib lapor dibawah naungan Dinas Kesehatan seperti di RSUD atau langsung di BNN Kota Bontang.
Dan bagi yang rawat inap, maka akan di rujuk ke balai rehabilitasi BNN Tanah Merah atau rehabilitasi dibawah naungan Kemenkes atau Kemensos sesuai dengan kebutuhan.
“Kalau kita menyarankan untuk dilakukan di BNN Kota Bontang untuk penjaringan awal, karena kasusnya terbilang unik,” jelasnya.
Untuk proses asesmen dijelaskan, hanya melakukan proses asesmen medis. Tim asesmen sendiri dari BNN Kota Bontang, tidak melibatkan Tim Asesmen Terpadu, karena tidak masuk dalam kategori pidana.
“Indeks proses asesmen dilakukan evaluasi berjenjang. Indeksnya mengukur 7 domain diantaranya, Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kecanduan, Pekerjaan, masalah dalam Keluarga, Psikis, dan Hukum,”tambahnya
Ditegaskan BNN Kota Bontang, bicara dari sisi rehabilitasi yang harus disepakati bahwa kecanduan itu adalah penyakit.
“Jadi mereka ini harusnya di obati, ada evaluasi, kalau memang ada terlibat jaringan, merugikan negara dalam sekala besar, maka lebih condong dilakukan pemecatan,” sarannya.
Adapun satu dari tiga orang oknum PNS Disdamkartan yang terindikasi menggunakan narkoba jenis sabu (psikotropika) ini diketahui terkena sakit stroke. Digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami.
“Namun secara Undang-Undang tetap salah, karena tanpa pengawasan dan resep dokter. Sabu ini masuk kedalam kategori narkotika dan masuk dalam narkotika golongan satu, artinya tidak diperkenankan menjadi obat, boleh dipakai hanya untuk penelitian,” tambahnya.
Dengan maraknya penggunaan narkoba dari ASN di lingkup Pemkot Bontang ini BNN Kota Bontang, mendorong untuk masif melaksanakan sosialisasi P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di setiap OPD, hingga tingkat kelurahan, bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba.