Bontang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pajak dan retribusi di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (22/6/2026). Rapat ini fokus membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, mendesak seluruh kepala OPD untuk lebih serius dan kreatif dalam meningkatkan PAD. Ia meminta instansi terkait tidak hanya bertumpu pada penarikan retribusi rutin, melainkan harus jeli melihat potensi baru yang bisa digali.
“Saya meminta dinas-dinas dan seluruh OPD lebih serius lagi meningkatkan PAD. Jangan hanya mengandalkan retribusi yang sifatnya sudah rutin, tetapi lihat juga potensi-potensi yang bisa digali dan ditingkatkan,” ujarnya.
Bonnie memaparkan, alasan mendasar mengapa DPRD meminta peningkatan PAD secara agresif adalah demi mengamankan hak-hak pegawai dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. Menurutnya, jika PAD tidak mencapai target, risiko pemotongan tunjangan kinerja (tukin) pegawai bisa terjadi akibat keterbatasan anggaran. Hal ini dinilai berbahaya karena penurunan daya beli pegawai akan berdampak langsung pada lesunya perputaran ekonomi di Kota Bontang.
Lebih lanjut, ia secara khusus menyoroti adanya sejumlah OPD yang memiliki fasilitas dan kewenangan besar, namun belum memanfaatkan aset tersebut secara maksimal untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sekaligus menyumbang pendapatan daerah.
Terkait kendala di lapangan, Bonnie menegaskan bahwa DPRD Bontang siap memberikan dukungan penuh. Jika kendala berada pada sarana yang kurang lengkap, DPRD siap memberikan dukungan penganggaran. Sementara jika kendalanya ada pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), ia meminta dilakukan peningkatan kapasitas bagi pegawai yang ada agar memenuhi syarat yang dibutuhkan.
Rapat kerja ini diharapkan dapat mendorong 14 OPD penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk segera melakukan langkah konkret dan tidak lagi membiarkan aset daerah menganggur demi mendongkrak kemandirian fiskal kota.
