Bontang. Larangan aktivitas pertambangan di wilayah Kota Bontang memicu perhatian serius dari DPRD Kota Bontang dalam pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, mendesak pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strategi jangka panjang demi menjamin ketersediaan material bangunan seperti pasir, batu, dan tanah urug.
Pernyataan tersebut disampaikan Joni saat Pansus RTRW menggelar rapat pembahasan isu galian C bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menurutnya, kebutuhan material konstruksi di Kota Taman dipastikan akan terus meningkat seiring masifnya proyek pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, kondisi geografis dan regulasi tata ruang membuat Bontang tidak memiliki kawasan pertambangan lokal yang bisa dieksploitasi. Oleh karena itu, Joni menekankan pentingnya memiliki proyeksi kebutuhan material hingga 20 tahun ke depan.
“Kita harus memikirkan kebutuhan pembangunan kota ke depan. Jangan hanya melihat kondisi hari ini,” tegas Joni.
Ia menambahkan bahwa ketergantungan penuh terhadap pasokan material dari luar daerah memiliki risiko tinggi, baik dari segi pembengkakan biaya pembangunan maupun potensi hambatan akibat gangguan rantai distribusi.
“Kalau semua material harus didatangkan dari luar daerah, tentu ada konsekuensi biaya yang harus ditanggung,” ujarnya.
Selain mendorong adanya perhitungan rinci terkait proyeksi kebutuhan, DPRD Bontang juga mempertanyakan langkah koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kementerian terkait.
Meskipun Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, menjelaskan bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 110 Tahun 2022 telah menetapkan Bontang sebagai wilayah bebas aktivitas pertambangan, Joni menilai persoalan ini tetap wajib dicarikan solusi konkret dalam dokumen RTRW.
Pansus RTRW DPRD Bontang berencana mendalami kembali isu ketersediaan material ini melalui pembahasan lanjutan, agar dokumen RTRW yang dihasilkan kelak tak hanya patuh pada regulasi pusat, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan keberlanjutan pembangunan Kota Bontang di masa depan.
