Bontang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti tajam masih adanya ego sektoral dalam pengelolaan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. DPRD mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan visi guna menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta serta memutus rantai ketimpangan kualitas sekolah di Kota Bontang.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, saat menghadiri Dialog Pendidikan Peningkatan Mutu yang diinisiasi PGRI di Pendopo Rumah Wali Kota, Rabu (20/5/2026).
Dalam forum tersebut, legislatif menyoroti fenomena tahunan di mana sekolah negeri terus mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel), sementara sekolah swasta justru terancam gulung tikar akibat kekurangan peserta didik.
“Jangan ada ego antara negeri dan swasta. Kita harus satu persepsi dan satu visi,” tegas Heri.
DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengambil langkah proteksi dengan membatasi atau menahan ambisi penambahan rombel di sekolah negeri demi menjaga kelangsungan sekolah swasta.
“Kalau mempertahankan kelas yang ada mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau sampai menambah rombel, jangan dulu. Kasihan sekolah swasta, mereka juga hidup di situ dan mempekerjakan banyak tenaga pendidik,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti dampak domino dari krisis siswa di sekolah swasta yang berujung pada minimnya insentif dan kesejahteraan guru. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Bontang mengaku telah membawa isu ini ke tingkat provinsi guna berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Kaltim.
Meski demikian, legislatif mengapresiasi komitmen anggaran Pemkot Bontang yang terus menyalurkan bantuan pendidikan, insentif guru, hingga dukungan operasional. DPRD menegaskan, pemerataan mutu pendidikan di Kota Bontang hanya bisa terwujud jika seluruh pihak menyampingkan ego berebut siswa dan fokus pada kolaborasi.
